Padahal proyek tanpa payung hukum tersebut kini menjadi perhatian publik hingga meluas ke Jakarta.
Ketua Umum Masyarakat Garuda Sumatera Utara (Margasu) Hasanul Arifin Rambe SPd, SH mengatakan proyek Rp 2,7 triliun yang bermasalah tersebut harus diusut tuntas dugaan suap dan korupsinya.
Jaksa dan KPK kami dipersilahkan memeriksa 100 anggota DPRD Sumut itu. Kenapa mereka diam? kan ada fungsi pengawasannya. Apakah sudah aman atau cari aman. Nanti pasti ketahuan siapa saja yang sudah aman atau yang mencari aman, jika diperiksa Jaksa atau KPK,ungkap Hasanul Arifin Rambe, Selasa,(31/05/2023).
Proyek multi years rancang bangun jalan dan jembatan Sumatera Utara senilai Rp 2,7 triliun yang bermasalah tanpa payung hukum itu telah memicu kegaduhan sosial di tengah masyarakat Sumut.
Mulai putus kontrak, subkon gagal bayar, dan pembebasan tugas Kepala Dinas PUPR Bambang Pardede, menjadi bukti proyek multi years itu bermasalah tidak ada tertulis dalam APBD Sumut 2022.
Sumber asli: https://suaramedannews.com/100-anggota-dprd-sumut-tak-berdaya-hadapi-proyek-rp-27t-bermasalah/