Usman menekankan bahwa situasi demokrasi di Indonesia, baik dalam hal kebebasan maupun kesejahteraan ekonomi, sedang mengalami penurunan. Ia meragukan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung secara jujur dan adil, menyebutnya sebagai pemilu pertama di era reformasi yang mungkin tidak jujur. Ia mengutip temuan dari Freedom House yang menunjukkan penurunan skor kebebasan Indonesia sejak 2017 hingga 2023.
Lebih lanjut, Usman mengkritik penggunaan hukum represif di Indonesia, yang ia sebut bukan hanya akibat kultur kekerasan, tetapi karena aparat dipaksa untuk melaksanakan agenda pembangunan dan mengamankan investasi. Ia menyoroti bahwa aparat hukum, termasuk polisi dan jaksa, digunakan sebagai alat untuk mengendalikan partai politik, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Usman juga merujuk pada penelitian Dosen University of Sydney, Thomas Power, yang menunjukkan bahwa selama lima tahun pemerintahan Jokowi, aparat hukum telah disalahgunakan untuk mengendalikan kekuasaan berbasis partai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan masa depan demokrasi di Indonesia dan perlunya tindakan untuk mencegah pemilu yang tidak adil.