Laporan oleh Risky Pratama
Sabtu, 25 November 2023 | 17:30 WIB
Supangat, Ketua Prodi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi telah mempermudah interaksi komunikasi antara individu dan negara tanpa batasan geografis dan waktu. Hal ini memiliki dampak signifikan pada berbagai bidang.
"Dalam situasi ini, perlindungan siber menjadi krusial sebagai langkah pencegahan terhadap potensi ancaman dan serangan siber yang dapat mengancam kestabilan keamanan," ucapnya pada Sabtu (25/11/2023).
Ia menekankan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi perhatian utama dalam konteks meningkatnya ancaman siber. Apalagi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga telah memberikan peringatan mengenai potensi serangan siber menjelang Pemilu 2024, yang dapat timbul baik dari dalam maupun luar negeri.
Menurutnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi risiko selama Pemilu 2024. Langkah-langkah tersebut meliputi:
1. **Analisis Potensi Ancaman**: Mengidentifikasi penyebaran hoaks.
2. **Evaluasi Kerentanan Sistem**: Melakukan audit keamanan pada infrastruktur teknologi informasi pemilihan.
3. **Pemantauan Media Sosial**: Mendeteksi penyebaran informasi palsu.
4. **Analisis Tren Serangan Siber Terkini**: Sebagai tindakan proaktif.
Untuk menanggulangi risiko ancaman siber, ia mengusulkan beberapa langkah:
1. **Penguatan Keamanan Sistem**: Menerapkan langkah-langkah perlindungan terbaru pada infrastruktur teknologi informasi.
2. **Pendidikan dan Pelatihan**: Meningkatkan pemahaman mengenai risiko siber.
3. **Implementasi Sistem Deteksi Dini**: Mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara real-time.
4. **Penyusunan Rencana Tanggap Krisis**: Merespons serangan siber dengan cepat dan efektif.
5. **Kerjasama dengan Pihak Eksternal**: Melibatkan lembaga keamanan siber, pemerintah, pakar siber, unit siber dalam kepolisian, dan BSSN.
6. **Peningkatan Pengawasan Media Sosial**: Mendeteksi dan menanggulangi upaya manipulasi opini publik.
7. **Menjaga Transparansi**: Memberikan informasi yang jelas kepada publik dan menyusun tim respons cepat setelah terdeteksi indikasi serangan siber.
"Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan respons terhadap risiko siber selama Pemilu, menjaga integritas demokratis, dan memperkuat kepercayaan masyarakat," katanya.
"Dengan pendekatan ini, teknologi informasi juga diharapkan menjadi alat pendukung, bukan ancaman, untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di era digital," pungkasnya.
**(ris/saf/iss)**
---
**Berita Terkait:**
- **Politik**: KPU Surabaya Ingatkan Pendaftaran Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu Terakhir Besok (Jumat, 24 November 2023 | 13:46 WIB)
- **Politik**: Menteri dan Kepala Daerah Bisa Berkampanye Pemilu dengan Sejumlah Syarat (Kamis, 23 November 2023 | 12:40 WIB)
- **Politik**: Ketua DPR Berharap Jenderal Agus Subiyanto Bisa Menjaga Netralitas TNI di Pemilu 2024 (Rabu, 22 November 2023 | 17:49 WIB)
- **Kelana Kota**: Panglima TNI Siapkan Posko Pengaduan untuk Menjaga Netralitas TNI di Pemilu 2024 (Rabu, 22 November 2023 | 14:01 WIB)Ancaman Siber Harus Jadi Perhatian Utama dalam Pemilu 2024
Laporan oleh Risky Pratama
Sabtu, 25 November 2023 | 17:30 WIB
Supangat, Ketua Prodi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi telah mempermudah interaksi komunikasi antara individu dan negara tanpa batasan geografis dan waktu. Hal ini memiliki dampak signifikan pada berbagai bidang.
"Dalam situasi ini, perlindungan siber menjadi krusial sebagai langkah pencegahan terhadap potensi ancaman dan serangan siber yang dapat mengancam kestabilan keamanan," ucapnya pada Sabtu (25/11/2023).
Ia menekankan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi perhatian utama dalam konteks meningkatnya ancaman siber. Apalagi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga telah memberikan peringatan mengenai potensi serangan siber menjelang Pemilu 2024, yang dapat timbul baik dari dalam maupun luar negeri.
Menurutnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi risiko selama Pemilu 2024. Langkah-langkah tersebut meliputi analisis potensi ancaman dengan identifikasi penyebaran hoaks, evaluasi kerentanan sistem dengan audit keamanan pada infrastruktur teknologi informasi pemilihan, pemantauan media sosial untuk mendeteksi penyebaran informasi palsu, dan analisis tren serangan siber terkini sebagai tindakan proaktif.
Untuk menanggulangi risiko ancaman siber, ia mengusulkan beberapa langkah. Pertama, penguatan keamanan sistem dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan terbaru pada infrastruktur teknologi informasi. Kedua, pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko siber. Ketiga, implementasi sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara real-time. Keempat, penyusunan rencana tanggap krisis yang jelas dan terkoordinasi untuk merespons serangan siber dengan cepat dan efektif. Kelima, kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga keamanan siber, pemerintah, pakar siber, unit siber dalam kepolisian, dan BSSN. Keenam, peningkatan pengawasan media sosial untuk mendeteksi dan menanggulangi upaya manipulasi opini publik. Ketujuh, menjaga transparansi dengan memberikan informasi yang jelas kepada publik dan menyusun tim respons cepat setelah terdeteksi indikasi serangan siber.
"Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan respons terhadap risiko siber selama Pemilu, menjaga integritas demokratis, dan memperkuat kepercayaan masyarakat," katanya.
"Dengan pendekatan ini, teknologi informasi juga diharapkan menjadi alat pendukung, bukan ancaman, untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di era digital," pungkasnya.
Berita Terkait:
- KPU Surabaya Ingatkan Pendaftaran Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu Terakhir Besok (Jumat, 24 November 2023 | 13:46 WIB)
- Menteri dan Kepala Daerah Bisa Berkampanye Pemilu dengan Sejumlah Syarat (Kamis, 23 November 2023 | 12:40 WIB)
- Ketua DPR Berharap Jenderal Agus Subiyanto Bisa Menjaga Netralitas TNI di Pemilu 2024 (Rabu, 22 November 2023 | 17:49 WIB)
- Panglima TNI Siapkan Posko Pengaduan untuk Menjaga Netralitas TNI di Pemilu 2024 (Rabu, 22 November 2023 | 14:01 WIB)
Sumber asli: https://www.suarasurabaya.net/politik/2023/ancaman-siber-harus-jadi-perhatian-utama-dalam-pemilu-2024/