Acara:
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menyelenggarakan Workshop Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) di Jakarta (13/7/2023).
Tujuan: Menjaga kinerja kepala daerah dan menyediakan data acuan bagi kebijakan pusat/daerah.
Poin-Poin Utama:
Pernyataan Akbar Ali (Kepala Pusat Strategi BSKDN):
Kualitas kepemimpinan kepala daerah penentu kesejahteraan masyarakat.
IKKD diukur untuk memastikan data valid yang mencerminkan realitas lapangan, bukan hanya dokumen administratif.
Penghargaan kepala daerah terbaik baru diberikan pada 2025 untuk menghindari sensitivitas politik jelang Pemilu/Pilkada 2024.
Pentingnya Data Valid:
Halilul Khairi (Dekan IPDN): Data tidak akurat (contoh: angka kemiskinan 4% di dokumen vs 17% di lapangan) bisa ganggu perkembangan daerah.
Pengukuran IKKD harus menggunakan variabel dan bobot nilai yang disempurnakan.
Konteks Kebijakan:
IKKD menjadi alat evaluasi untuk:
Meningkatkan akuntabilitas kepemimpinan daerah.
Memastikan kebijakan daerah berdampak nyata pada masyarakat.
Kesimpulan:
BSKDN berupaya menciptakan sistem pengukuran kepemimpinan yang transparan dan berbasis data, guna mendorong pemerintahan daerah yang efektif.
Sumber: Antara (Reporter: Billy Patoppoi).
Berita Terkait:
Bapanas dorong Pemda tingkatkan anggaran ketahanan pangan.
Peluncuran Stunting-pedia oleh Menkes untuk bantu Pemda atasi stunting.
Sumber asli: https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/bskdn-kualitas-pemda-jadi-penentu-kesejahteraan-masyarakat/