Latar Belakang:
Dewan Pers mendorong pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights, yang sudah dijanjikan sejak 2020 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi sebelumnya menegaskan pentingnya Perpres ini dalam Hari Pers Nasional 2023 dan meminta penyelesaian dalam sebulan, namun hingga kini belum terwujud.
Pernyataan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu:
"Ini keterlambatan, perlu percepatan sebagai prioritas regulasi."
Regulasi ini penting untuk:
Melindungi karya jurnalistik berkualitas dari dominasi platform digital global.
Mencegah hoaks dan informasi yang berpotensi memicu disintegrasi bangsa.
Menjaga kedaulatan digital dan memastikan media mendapat keadilan penghasilan dari konten mereka.
"Bukan sekadar bisnis, tapi tentang jurnalisme yang baik."
Tujuan Regulasi:
Mendorong kemandirian digital media lokal.
Menjamin hak publik atas informasi yang akurat dan kredibel.
Memberikan keadilan ekonomi bagi media dari pendapatan iklan di platform digital.
Tantangan & Harapan:
Substansi Perpres harus fokus pada jurnalisme berkualitas dan kemandirian media.
Dukungan semua pihak diperlukan untuk mewujudkan keadilan, keterbukaan, dan jurnalisme yang bertanggung jawab.
Kesimpulan:
Dewan Pers mendesak percepatan Perpres Publisher Rights sebagai bentuk perlindungan negara terhadap media dan jaminan informasi berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: Laman Resmi Dewan Pers (Reporter: Muhammad Syafaruddin / Editor: saf/faz).
Berita Terkait:
Media partisan Pemilu bisa dilaporkan ke Dewan Pers.
AMSI juga mendorong segera terbitnya regulasi Publisher Rights.