Sanusi mengungkapkan tiga poin utama yang membuat Gerlamata kecewa. Pertama, Firdaus tidak hadir dalam mediasi antara masyarakat dan Forkopimda di Balai Bupati Kampar, meskipun undangan resmi ditandatangani olehnya. "Masyarakat sangat ingin bertemu dengan bupati, tetapi hanya diwakili oleh bawahannya," ujarnya.
Kedua, dalam pertemuan yang tidak dihadiri Firdaus, Pemkab Kampar terkesan ingin menjebak masyarakat dengan menyarankan untuk menempuh gugatan perdata terhadap pihak yang menguasai lahan tersebut. Sanusi menilai hal ini berisiko dan tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
Ketiga, Sanusi menyoroti tidak adanya notulensi hasil rapat, yang dianggap penting untuk mendokumentasikan kesepakatan. "Masa hasil rapat tidak tertuang dalam notulensi," imbuhnya.
Sebagai langkah selanjutnya, Gerlamata berencana membawa masalah ini ke Jakarta untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi, meminta evaluasi terhadap posisi Firdaus sebagai Pj Bupati Kampar. Mereka khawatir bahwa kepentingan politik Firdaus, mengingat keluarganya maju mencaleg melalui Partai NasDem, akan mempengaruhi netralitasnya dalam pemilu.