Menerima secara langsung penghargaan, Senin (14/8) di Aula Istana Wakil Presiden Jakarta, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berkomitmen dalam pakta integritas untuk menambah luas tanam di Kabupaten Lamongan hingga 2 ribu Ha. Yangmana merupakan langkah operasional dalam implementasi gerakan Nasional penanganan dampak El Nino.
?Ç£Hari ini saya menerima keberhasilan Kabupaten Lamongan atas kinerjanya yang terus melakukan langkah-langkah operasional dalam peningkatan kinerja produksi pertanian Lamongan sebagai lumbung pangan Nasional. Langkah untuk penanganan dampak El Nino kami akan melakukan penambahan luas tanam sebesar 2 ribu Ha. Secara rinci target luas tambah tanam kita pada Bulan Agustus 2023 seluas 1.069 Ha dan pada bulan September seluas 931 Ha,?Ç¥ tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma?ÇÖruf Amin dan didampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo.
Diterangkan oleh Pak Yes, Kabupaten Lamongan dapat menerima penghargaan ini karena konsistensinya dalam menjaga ketersediaan pangan. Pada tahun 2022 produksi padi Lamongan mencapai 1,1 juta ton.
?Ç£Konsistensi kita dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat harus tetap dijaga, kalau bisa ditambah. Tercatat sampai Agustus 2023 luas tanam kita ada 145.118 Ha,?Ç¥ terang Pak Yes.
Selanjutnya Pak Yes juga membeberkan langkah Lamongan dalam menghadapi kekeringan saat ini ialah menjaga ketersediaan air di seluruh Kabupaten Lamongan sampai Oktober akhir (karena masa akhir kemarau), meminta bantuan air ke jika dibutuhkan, melakukan evaluasi terkait meningkatkan komunikasi HIPPA perihal patuh jadwal pola tanam, karena pola tanam merupakan titik awal mengatur air dan sistem pembagian air giliran dan golongan, serta tetap koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan masyarakat agar ketersediaan air di Lamongan terjaga karena Lamongan merupakan daerah yang dialiri Bengawan Solo yang merupakan tanggung jawab beberapa pihak di Provinsi.