Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa dari tahun 2020 hingga Maret 2023. Angka kemiskinan ekstrem di Jatim turun dari 4,4% (1.812.210 jiwa) pada 2020 menjadi 0,82% (331.980 jiwa) pada Maret 2023, yang mengantarkan Jatim menerima penghargaan insentif fiskal sebesar Rp 6,215 miliar.
Gubernur Khofifah menyatakan bahwa insentif ini akan digunakan untuk program-program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat miskin, seperti padat karya tunai, pengadaan air bersih, pasar murah, dan bantuan langsung tunai. Ia optimis bahwa Jatim dapat mencapai angka kemiskinan ekstrem 0% pada akhir 2024.
Penurunan angka kemiskinan ini juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dan penurunan tingkat pengangguran. Pemprov Jatim telah menginisiasi berbagai program, termasuk bantuan sosial untuk 22.186 keluarga miskin ekstrem, renovasi rumah tidak layak huni, dan program elektrifikasi untuk rumah tangga miskin.
Selain itu, Jatim mencatat peningkatan jumlah desa mandiri, dengan 2.800 desa mandiri pada 2023, meningkat drastis dari 1.490 desa pada tahun sebelumnya. Gubernur Khofifah menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mengurangi disparitas kemiskinan antara desa dan kota, yang saat ini semakin menyempit.
Dengan capaian ini, Gubernur Khofifah berkomitmen untuk terus berupaya menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan zero kemiskinan ekstrem.