Resolusi tersebut menyerukan "perpanjangan koridor dan jeda kemanusiaan yang mendesak di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari," serta menuntut pembebasan semua sandera, terutama anak-anak, yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lainnya.
Resolusi ini juga menekankan pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil, terutama anak-anak. Selain itu, semua pihak diharapkan menahan diri dari merampas layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan bagi penduduk sipil di Jalur Gaza demi kelangsungan hidup mereka, sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Dokumen ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi, pemberitahuan kemanusiaan, serta mekanisme dekonfliksi untuk melindungi seluruh staf medis dan kemanusiaan, kendaraan, termasuk ambulans, serta infrastruktur penting seperti fasilitas PBB. Resolusi tersebut juga meminta Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk memberikan laporan lisan mengenai implementasi resolusi ini kepada Dewan Keamanan pada pertemuan mereka berikutnya tentang perkembangan di Timur Tengah.
Dewan Keamanan menolak usulan Rusia untuk mengubah resolusi tersebut dengan memasukkan gencatan senjata kemanusiaan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan. Resolusi ini muncul setelah empat upaya pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB mengenai konflik Israel-Palestina yang berlangsung sejak 7 Oktober lalu gagal.
(BP/Ant)
Sumber asli: https://www.balipost.com/news/2023/11/16/373803/DK-PBB-Adopsi-Resolusi-Perpanjangan...html