Laporan oleh Farid Kusuma
Senin, 1 April 2024
| 13:31 WIB
Bagikan
Ilustrasi kenaikan pajak. Foto: Pixabay
Anis Byarwati Anggota Komisi XI DPR RI meminta pemerintahan mendatang lebih bijak menerapkan aturan terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen.
Penerapan tarif PPN 12 persen ditargetkan terlaksana paling lambat 1 Januari 2025, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
?Ç£Karena ini penerapannya 2025, berarti sudah pemerintahan baru. Tinggal pemerintahan baru ini kami minta untuk lebih bijak bagaimana penerapan untuk PPN 12 persen,?Ç¥ ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen bukan keputusan yang bijak, terlebih di saat daya beli masyarakat belum pulih.
Dia melanjutkan, Fraksi PKS merupakan satu-satunya fraksi yang menolak UU HPP pada Pembicaraan Tingkat I mau pun Pembicaraan Tingkat II, di Paripurna, Oktober 2021.
?Ç£Di saat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih dan harga bahan pokok juga sedang tinggi apalagi menjelang Idulfitri ini, kemudian dikasih berita PPN mau naik rasanya memang wacana ini tidak pantas,?Ç¥ kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.
Lebih lanjut, Anis menjelaskan PPN merupakan pajak yang dikenakan kepada konsumen akhir.
Kalau terjadi kenaikan tarif PPN, maka akan berpengaruh pada harga jual lantaran pajak itu umumnya dibebankan kepada pembeli oleh penjual.
?Ç£Hal itu akan membebani rakyat, bahkan bisa menekan daya beli masyarakat,?Ç¥ tandasnya.
Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN merupakan merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP.(rid)
12 Persen
Anis Byarwati
DPR RI
komisi XI
PPN
UU HPP
Bagikan
Berita Terkait
Politik
Solidaritas untuk Iran, Ribuan Warga Gelar Aksi di CFD Jakarta
Minggu, 22 Juni 2025
| 15:04 WIB
Politik
Kaesang Pastikan Jokowi Tak Daftar Ketum PSI
Sabtu, 21 Juni 2025
| 20:49 WIB
Politik
Ahmad Khoirul Umam: AS Kirim Pesawat Militer Raksasa ke Timur Tengah, Berpotensi Perang Global
Sabtu, 21 Juni 2025
| 15:23 WIB
Politik
PBNU Serukan Tahan Diri, Gus Yahya Pahami Sikap Iran dalam Membela Diri
Jumat, 20 Juni 2025
| 16:08 WIB
Politik
Yusril Klarifikasi Pernyataannya Soal MoU Helsinki dan Empat Pulau
Kamis, 19 Juni 2025
| 19:00 WIB
Politik
Survei ARCI: Kepuasan Publik Terhadap DPD RI Meningkat, Lia Istifhama Paling Menonjol di Jatim
Kamis, 19 Juni 2025
| 13:31 WIB