Dugaan Pemanfaatan Program Kurma Sebagai Komoditas Politik, ASN Dilingkungan Pemkab Sidoarjo Tidak Netral

Wilayah
Jawa Timur
Kategori
Politik - Pemerintahan
Penulis
Zainul Arifin
Tanggal
2023-10-03
Views
0
Dugaan pemanfaatan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) sebagai komoditas politik, yang ditunjang oleh ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo menjelang Pemilu 2024, mendapat sorotan dari H. Rahmat Muhajirin SH, anggota Komisi III DPR RI. Rahmat menyatakan bahwa ia sering menerima laporan dari masyarakat terkait fenomena ini.

"Sudah banyak pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada saya terkait hal ini. Dan itu tidak hanya hari ini saja, tapi sudah jauh-jauh hari. Menurut saya, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," tegas Rahmat Muhajirin.

Ia mengungkapkan bahwa Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, seharusnya segera mengambil sikap tegas sebelum masalah ini menjadi bola liar yang terus menggelinding. "Jangan sampai program Kurma ini bergulir ke ranah hukum karena yang dibagi-bagikan ke kelompok-kelompok UMKM itu adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan," ujarnya, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Rahmat juga menunjukkan adanya bukti petunjuk berupa foto surat pakta integritas dari kelompok pemohon Kurma yang "dimakelari" oleh bakal calon legislatif (bacaleg) dari partai politik penguasa di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, terdapat foto sang kontestan Pemilu dengan pendukungnya, termasuk mantan Camat Taman, Mukhamad Mahmud, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Mahmud, ketika dihubungi oleh media RadarBangsa.co.id, tidak memberikan jawaban baik melalui pesan WhatsApp maupun telepon pada Selasa, 3 Oktober.

"Ini sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, tapi sudah sangat vulgar. Bahaya itu, karena bisa saja kasus ini mengarah ke upaya penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, Bupati jangan diam saja, apalagi sampai salah langkah," tegas Rahmat.

Ia menambahkan bahwa sangat disayangkan jika Bupati Sidoarjo yang ketiga di masa reformasi ini sampai tersandung kasus hukum karena masalah ini. "Beliau masih muda, karier politiknya masih panjang. Masyarakat Sidoarjo masih punya harapan akan kemampuannya dalam memimpin kabupaten ini," tambah Rahmat.

Oleh karena itu, ia berharap persoalan ini bisa segera ditangani dengan bijak agar tidak berlarut-larut, sehingga dapat memberikan rasa keadilan yang sama bagi semua warga kota delta, baik dari sisi pelaku UMKM maupun para politisi yang berkontestasi dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada Februari 2024 mendatang.

Sumber asli: https://radarbangsa.co.id/dugaan-pemanfaatan-program-kurma-sebagai-komoditas-politik-asn-dilingkungan-pemkab-sidoarjo-tidak-netral/

Tags: masyarakat rahmat kurma sidoarjo muhajirin