Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai bahwa iuran Tapera belum terbukti efektif mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia, meski telah diatur sejak 2018. Ia menyebut bahwa program tersebut belum jelas apakah berorientasi pada investasi atau arisan kepemilikan rumah.
Dana iuran Tapera dikelola dalam portofolio investasi, yaitu:
47% ke korporasi,
45% ke Surat Berharga Negara (SBN),
sisanya ke deposito.
Huda mengkritik kurangnya transparansi posisi dana peserta dan menyoroti potensi kerugian bagi peserta yang tidak mengambil rumah, karena tingkat pengembalian investasi bisa tidak optimal. Ia menekankan adanya opportunity cost, karena dana tersebut bisa lebih menguntungkan jika diinvestasikan secara mandiri.
Presiden Jokowi telah meneken PP Nomor 21 Tahun 2024, yang menetapkan:
Besaran iuran Tapera: 3% dari gaji
Dibagi antara pemberi kerja (0,5%) dan pekerja (2,5%).
Berlaku untuk ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD/BUMDes, pekerja swasta, hingga pekerja mandiri.
Pengaturan iuran dilakukan oleh beberapa kementerian sesuai sumber gaji.
Sumber asli: https://republika.co.id/berita/se8luw502/ekonom-ragu-iuran-tapera-dapat-selesaikan-backlog-perumahan