Dalam FGD tersebut, dihasilkan 15 materi perumusan yang akan disusun oleh tim dari Rumah Perubahan untuk dijadikan usulan di Komisi 1 DPR RI. "Ke-15 rumusan materi itu mencakup Definisi Penyiaran, Lokalitas, Konten Lokal, Publik Sebagai Kunci Kekuatan LPPL, Status Kelembagaan, Perizinan, Struktur Organisasi, Sumber Pendanaan, Model Pengelolaan Keuangan, Teknologi Penyiaran, SDM, Partisipasi Publik, Jaringan Penyiaran, Transparansi, dan Akuntabilitas," ungkap Darmanto, pegiat Lembaga Penyiaran Publik dari Rumah Perubahan, saat memfasilitasi acara pada Jumat, 6 Oktober 2023.
Mantan Ketua Pansus UU 32/2002, Paulus Widiyanto, berharap kegiatan ini dapat memperjelas posisi LPPL. Ia menyatakan bahwa masih banyak yang bingung mengenai status kelembagaan, struktur organisasi, dan pendanaan. "Selama ini masih banyak LPPL yang bingung soal status lembaganya, ada yang LPPL, ada yang masih RSPD, RKPD, dll., begitu juga dengan struktur organisasinya," tambah Paulus.
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UII Jogjakarta, Dr. Ading Masduki, menekankan pentingnya mendorong pemerintah untuk mengusulkan draft ini agar LPPL tidak semakin tenggelam. Menurutnya, banyak LPPL yang mati karena rumitnya proses perizinan dan ketidakjelasan status lembaga. "Saat ini banyak radio yang mati karena ribetnya proses perizinan, status kelembagaan, dll. Semoga nantinya LPPL bisa mandiri tanpa bergantung pada Pemerintah Daerah," pungkasnya.
(*)
(Reporter: Royziki F. Sinaga/Red)
[Sumber: Indonesia Persada.id]
Sumber asli: https://suaramedannews.com/fgd-positioning-paper-terhadap-ruu-penyiaran-hasilkan-15-materi-perumusan/