Kordinator aksi Muhammad Alfarizi dalam orasinya mengatakan,agar kejaksaan negeri mandailing Natal tidak tutup mata atas permasalahan yang terjadi di Dinas PUPR.
?Ç£Kepada Kejaksaan negeri Mandailing Natal agar memeriksa Kadis PUPR atas dugaan Korupsi untuk proyek/pengerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat kabupaten mandaling Natal.
Adapun tuntutan aksi GMPM saat aksi yaitu :
1. Meminta Bupati Madina untuk mengevaluasi kinerja dinas PUPR Madina karena di nilai banyaknya Proyek yang bermasalah yang dikerjakan Dinas PUPR Madina.
2.Meminta Bupati untuk Mencopot dan menonjobkan Plt. Kadis PUPR Madina karena di duga kuat terlibat jual beli proyek dan di duga adanya intervensi dalam pelelangan tender.
3.Meminta Bupati Madina untuk menindak tegas Kadia PUPR Madina di duga salah satu Mafia Proyek di lingkup PUPR Madina yang Telah merusak Pemerintah Mandailing Natal.
4.Menuntut Bupati dan Wakil Bupati Madina Untuk Segera membersihkan Seluruh oknum mafia Proyek dari Lingkup PUPR Madina.
5.Meminta Kepala kejaksaan Negeri Madina untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis PUPR Madina karena di duga kuat terlibat jual beli Paket/Proyek,Serta diduga adanya Intervensi untuk memenangkan perusahaan rekanannya.
6.Meminta Kejari Madina untuk Memeriksa Kadis PUPR Madina terkait banyaknya Proyek yang diduga mangrak dan cenderung dikerjakan asal jadi.
7. Meminta Kajari Madina untuk memeriksa SPJ Kadis PUPR Madina Karena diduga kuat ada manipulasi SPJ.
8.Meminta Kajari Madina untuk tidak main mata dengan Kadis PUPR Madina yang di duga kuat sebagai mafia proyek di pemkab madina.
9.Meminta Kejari Madina untuk memeriksa Kadis PUPR Madina terkait dugaan Mark Up beberapa Proyek yang diduga bermasalah diantaranya :
?Çô Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Sinonoan-Muara Batang Angkola dengan Pagu anggaran 3 Milyar bersumber dari APBD 2022,namun diduga kuat tidak sesuai spesifiksi.