Dalam buku yang diterbitkan oleh Rajawali Press tersebut, mengupas terkait praktiknominee agreementyang berlangsung di perusahaan pertambangan.
Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 yang mengatur perekonomian nasional dengan fokus penelitian pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar berbunyi, Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi latar belakang dari buku ini.
Dalam?á Training Of Trainers 2023 yang diselenggarakan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Ida menjelaskan tujuan ia menulis buku untuk memberi gagasan dalam rangka mencari jalan tengah antara mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mengakomodasi kepentingan investor di bidang pertambangan minerba.
?Ç£Kepentingan investor disini saya tegaskan bahwa kepentingan investor dalam negeri dan juga kepentingan investor asing. Sebagai seorang peneliti atauresearcher, mencari tahu menggunakan data ilmiah, apa yang sebtulnya terjadi, kenapa ada penyelundupan hukum,?Ç¥ terang Ida, Rabu (18/10/2023).
Wanita lulusan program Doktor Universitas Pelita Harapan (UPH) menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Karena itu, SDA yang melimpah tersebut harus dapat dikelola dengan bijak dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam analisa yang dituangkan dalam buku, Ida mengemukakan fakta dalam praktik, yaitu pertambangan memiliki karakteristik usaha dalam pertambangan minerba yang memerlukanhigh cost,high riskdanhigh techologyyang menyebabkan adanya keterbatasan kontribusi investasi dalam negeri sehingga bidang usaha pertambangan di Indonesia memiliki ketergantungan kepada investasi asing
?Ç£Setelah saya analisa, dalam buku ini, ada dijelaskan melalui tabel tabel, jadi tambang ini sudah ada IUP OP-nya sudah ada. tapi ternyata dia masuk di kawasan HPT, Produksi Hutan Terbatas. Investor tentu tidak dapat langsung melakukan produksi, tetapi, harus membuat IIPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)terlebih dahulu baru, kemudian bisa berproduksi,?Ç¥ jelasnya.
Lalu, lanjut dia, meskipun investasi bidang pertambangan terbuka untuk asing namun untuk menjaga kedaulatan di bidang SDA, negara membatasi kepemilikan modal asing melalui skema divestasi saham.
Adapun skema divestasi saham di bidang pertambangan belum mampu memberikan solusi karena kurangnya pengawasan sehingga muncul praktik nominee agreement untuk menyiasati batasan kepemilihan saham asing di bidang pertambangan.
Sumber asli: https://nikel.co.id/2023/10/18/ida-sumarsih-luncurkan-buku-perdana-bahas-nominee-agreement/