Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah Indonesia tetap patuh pada konstitusi. Ia menyampaikan, pemerintah Indonesia jangan mau diintervensi IMF. Karena, Indonesia, sebagai negara berdaulat, berhak menentukan aturan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya.
Mulyanto menjelaskan, permintaan IMF, yang disampaikan dalam ?Ç£IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia?Ç¥yang dikeluarkan Minggu (25/6/2023), sangat tidak logis. Dirinya menilai, Indonesia saat ini tidak punya kewajiban apapun terhadap IMF. Oleh sebab itu, permintaan yang dilontarkan IMF sangat tidak relevan untuk disampaikan kepada pemerintah yang berdaulat.
Untuk itu, ia minta Pemerintah Indonesia merespons permintaan tersebut dengan tegas untuk menunjukan wibawa di hadapan lembaga-lembaga internasional. Bila tidak, maka Indonesia akan dianggap lemah dan mudah dipermainkan bangsa lain.