Bali kini bergerak untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah. Setelah berhasil memulihkan pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi, upaya untuk memeratakan kesejahteraan antarwilayah juga menjadi target yang segera dikejar.
Ketimpangan ekonomi antara kawasan konsentrasi pariwisata (Bali Selatan) dan non-pariwisata (Bali Barat, Bali Timur, Bali Utara) sangat nyata. Kondisi ini tercermin dari besaran kontribusi PDRB. Mengutip data BPS Provinsi Bali, PDRB tahun 2022 yang dihasilkan di kawasan Bali Selatan (Badung, Denpasar, Gianyar) mencapai lebih dari 55 persen total PDRB Provinsi Bali.
Data indikator PDRB per kapita yang sering digunakan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi menunjukkan perbedaan yang cukup kontras, dengan PDRB per kapita tertinggi di Kabupaten Badung sebesar Rp100.613,80 (ribu rupiah) dan terendah di Kabupaten Bangli sebesar Rp27.467,61 (ribu rupiah). Seyogyanya, kue ekonomi harus dinikmati bersama melalui proses distribusi yang berkeadilan, didasari asas kemanusiaan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengakselerasi program pembangunan infrastruktur jalan. Mengapa jalan? Infrastruktur jalan dan kesejahteraan ternyata memiliki korelasi yang erat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fajri, 2017). Salah satu infrastruktur jalan yang tengah berproses adalah megaproyek Tol Jagat Kerthi Bali.
Tol ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi problematika akses Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, yang merupakan jalur utama penghubung Bali Selatan dan Bali Barat. Urgensi merealisasikan tol sepanjang 96,84 kilometer ini didasari oleh keluhan yang sering muncul, baik di ruang publik maupun di platform media sosial. Keluhan tersebut mencakup jalan berlubang, padatnya arus lalu lintas, dan melintasnya kendaraan overdimension overloading (ODOL) yang menambah titik kerusakan, menimbulkan kemacetan, dan menyebabkan kecelakaan. Miris rasanya membaca berita tentang jumlah kecelakaan lalu lintas yang terus bertambah setiap tahun. Sebagai contoh, di Kabupaten Jembrana, pada semester pertama 2023, angka kecelakaan meningkat 39 persen (detikbali, 2023).
Tentu dibutuhkan penanganan serius terkait penggunaan jalan nasional tersebut. Pengawasan harus diperketat dan kebijakan harus diseragamkan. Tindakan tegas dan transparan perlu dilakukan terhadap pengguna jalan yang melanggar peraturan. Kesadaran dari pengusaha, sopir angkutan, dan pemangku kepentingan transportasi harus dibangkitkan. Sosialisasi mengenai perbedaan kelas jalan di Bali juga perlu digiatkan, sehingga penghitungan muatan dilakukan secara cermat sesuai kapasitas.
Jika semua dapat terlaksana dengan optimal, keselamatan di jalan akan lebih terjamin, dan tidak perlu lagi menahan lelah berkendara 3-7 jam untuk tiba di tempat tujuan. Selain itu, pelaku ekonomi akan lebih diuntungkan dengan efisiensi waktu dan biaya, yang pada gilirannya akan menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan.
Dengan semakin banyak yang bekerja, kesejahteraan dapat ditingkatkan. Urbanisasi dan ruralisasi pun dapat berjalan seimbang sesuai daya dukung wilayah dan kemampuan sumber daya manusia. Karena patut disadari, tidak semua orang mampu bergelut dengan lumpur, dan tidak semua dapat bertahan dengan kerasnya hidup di kota.
Pada prinsipnya, memelihara sama pentingnya dengan membangun. Meski saat ini proses pembangunan jalan tol ibarat tidak semulus aspal baru, optimisme untuk merampungkannya harus terus dijaga dan dikawal. Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, membangun jalan berarti membangun peradaban bangsa.
Dalam hal ini, pemerintah berperan penting sebagai lokomotif yang menunjukkan arah sekaligus menjadi dirijen orkestra pembangunan yang diharapkan mampu menjalankan berbagai program pemerataan kesejahteraan secara proporsional, khususnya di wilayah non-pariwisata yang notabene masih tertinggal.
**Penulis: Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Jembrana**
Sumber asli: https://www.balipost.com/news/2023/10/07/366528/Infrastruktur-Jalan-dan-Pemerataan-Kesejahteraan.html