Dahnil menambahkan bahwa selama masa jabatan Prabowo, terdapat dugaan penggelembungan (mark up) anggaran yang signifikan. Berdasarkan temuan tersebut, Prabowo memutuskan untuk membatalkan sejumlah kontrak demi mengamankan keuangan negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Ia juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tindakan pencegahan.
Dahnil mengungkapkan bahwa dugaan mark up di lingkungan Kemhan yang ditemukan Prabowo bisa mencapai hingga 1.000 persen. Akibat langkah-langkah pencegahan yang diambil, pengeluaran anggaran di kementerian tersebut mengalami penurunan.
Ia menekankan bahwa Prabowo memiliki pengetahuan mendalam tentang harga alutsista di seluruh dunia, sehingga dapat mengambil langkah tegas dalam administrasi kementerian. Terkait langkah hukum, Dahnil menyatakan bahwa dugaan penggelembungan anggaran menjadi wewenang aparat penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan. Namun, ia menyoroti bahwa Prabowo telah mengambil langkah untuk mencegah praktik mark up yang sulit dilakukan saat ini.
Sumber asli: https://www.suarasurabaya.net/politik/2023/jubir-ungkap-prabowo-temukan-dugaan-korupsi-saat-awal-jadi-menhan/