Melansir laman resmi Kemenperin, upaya strategis itu diyakini akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk penguasaan pasar produk halal baik di kancah domestik mau pun global.
?Ç£Dari 24 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, saat ini sudah ada 13 UPT yang berkomitmen serta sudah siap dan terakreditasi sebagai Layanan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melayani masyarakat industri dalam negeri,?Ç¥ kata Doddy Rahadi Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin dalam keteranganya, Minggu (21/5/2023).
Hal itu disampaikan Doddy dalam Peluncuran LPH Balai Standarsisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang telah memperoleh akreditasi sebagai LPH, oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.
?Ç£LPH BSPJI Banjarbaru punya ruang lingkup untuk produk makanan dan minuman, yang tentunya akan mempermudah dan meningkatkan efisiensi proses sertifikasi halal untuk masyarakat industri di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya,?Ç¥ paparnya.
Dia menyebut LPH BSPJI Banjarbaru terus meningkatkan kemampuan, baik dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun penambahan ruang lingkup sertifikasi.
Sekarang, LPH BSPJI Banjarbaru sudah memiliki lima SDM auditor halal, tiga SDM pendamping proses produk halal, dan dua SDM sumber daya syariah.
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, dinyatakan kalau produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Sumber asli: https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kemenperin-siapkan-industri-menuju-wajib-produk-halal-tahun-2024/