Salah satu petisioner yang hadir adalah wartawan senior dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa. Ia menjadi petisioner ke-22 dalam daftar petisioner di sesi tahun ini. Ini adalah kali ketiga bagi Teguh untuk hadir sebagai petisioner dalam sengketa Sahara Maroko, setelah sebelumnya berpartisipasi pada tahun 2011 dan 2012.
Teguh memilih menggunakan istilah "Sahara Maroko" daripada "Sahara Barat" karena ia berpendapat bahwa wilayah tersebut secara historis merupakan bagian dari Kerajaan Maroko. Maroko kehilangan kontrol atas wilayah Sahara pada tahun 1912, ketika Maroko menandatangani perjanjian dengan Prancis yang menjadikannya sebagai wilayah yang diproteksi Prancis. Namun, setelah Perjanjian Fes ditandatangani, Prancis secara sepihak memberikan wilayah Sahara kepada Spanyol.
Setelah Prancis meninggalkan Maroko pada tahun 1956, pejuang-pejuang Maroko berusaha merebut kembali wilayah Sahara yang masih dikuasai Spanyol. Pada pertengahan 1970-an, Spanyol akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Sahara. Namun, kelompok pejuang Maroko yang dikenal sebagai Polisario memilih untuk mengikuti agenda Aljazair dan Blok Timur pada era Perang Dingin, yang mengarah pada pembentukan negara yang mereka sebut sebagai Republik Demokratik Arab Sahrawi.
Maroko dan Polisario terlibat dalam konflik bersenjata hingga gencatan senjata disepakati pada tahun 1991, setelah Uni Soviet mengalami krisis internal yang berujung pada kehancuran Blok Timur.
Dalam petisinya pada hari pertama pertemuan, Teguh merujuk pada pengalamannya mengenali konflik ini dari dekat. Ia pernah mengunjungi Sahara Maroko dan bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat di kota Laayoune, Boujdour, dan Dakhla. Teguh menyatakan, "Saya menemukan pembangunan yang sangat mengesankan di kawasan ini dan jelas memperlihatkan bahwa penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan ini merupakan salah satu perhatian utama Maroko."
Ia juga menekankan bahwa pembangunan di kawasan ini mencerminkan komitmen Maroko untuk menerapkan usulan perdamaian dalam kerangka otonomi khusus. Teguh menyoroti peran Kerajaan Maroko di Afrika yang semakin signifikan, dengan Maroko memberikan bantuan terhadap berbagai permasalahan di sejumlah negara di Afrika.
Teguh menambahkan, "Menyelesaikan masalah Sahara tidak diragukan lagi akan mempercepat integrasi tersebut." Ia juga berbagi pengalamannya bertukar pikiran dengan beberapa tokoh pendiri Polisario yang telah kembali ke pangkuan Kerajaan Maroko, yang berusaha meyakinkan pihak lain untuk mengambil jalan yang sama.
Ia menegaskan bahwa usulan otonomi yang ditawarkan Kerajaan Maroko telah didukung oleh banyak negara di dunia sebagai solusi terbaik untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan.