Laporan oleh Farid Kusuma
Jumat, 17 November 2023
Bambang Wuryanto, Ketua Komisi III DPR RI, mengapresiasi kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari pemilu adalah untuk menghasilkan kontestasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
"Kami juga mendesak Polri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas dalam menghadapi pemilu, serta memberikan sanksi tegas kepada anggota Polri yang terlibat dalam politik praktis," ujarnya di Jakarta.
Di sisi lain, Taufik Basari, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, berpendapat bahwa lebih tepat jika DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pemilu yang memiliki ruang lingkup lebih luas daripada Panja Netralitas Polri. Ia menilai bahwa penamaan Panja Netralitas Polri sudah mengandung tuduhan bahwa Polri tidak netral.
"Yang harus diawasi adalah profesionalitas Polri dalam menjalankan tugasnya, termasuk netralitas," tambahnya. Taufik juga menyebut bahwa Kapolri telah menginstruksikan agar Polri netral dalam pemilu, sehingga yang perlu dikawal adalah pelaksanaan instruksi tersebut.
Khairul Fahmi, Pengamat Militer dari ISESS, menekankan bahwa pembentukan instrumen pengawasan di DPR harus didasarkan pada komitmen untuk memastikan Polri tidak berpihak. Ia berharap kehadiran Panja Netralitas tidak mengganggu kerja lembaga lain, seperti Bawaslu, yang bertugas mengawasi pemilu.
Wacana pembentukan Panja Netralitas Polri muncul sebagai salah satu kesimpulan dari rapat Komisi III DPR RI dengan Polri pada 15 November 2023. Keputusan mengenai perlunya panja tersebut akan dibahas dalam rapat internal Komisi Hukum DPR.