Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Nicke Widyawati Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair LNG tahun 2011-2021, dengan tersangka Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan mantan dirut Pertamina.
?Ç£Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Nicke Widyawati,?Ç¥ kata Ali Fikri Kepala Bagian Pemberitaan KPK dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/10/2023).
Selain Nicke, penyidik KPK juga memanggil dua saksi lainnya dalam perkara serupa, yakni Agung Wicaksono Asisten Ahli UKP-PPP dan Rayendra Sidik pegawai SKK Migas.
Tapi, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut apakah para saksi telah hadir memenuhi panggilan tim penyidik lembaga antirasuah.
Ali juga belum memberikan informasi mengenai keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
Sebelumnya, 19 September 2023 lalu, KPK mengumumkan Galaila Karen Kardinah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina tahun 2011-2021.
Perkara spekulasi korupsi tersebut diduga berawal sekitar tahun 2012. Saat itu, PT Pertamina memiliki rencana pengadaan LNG sebagai alternatif untuk mengatasi defisit gas di Indonesia.
Defisit gas di Indonesia diperkirakan terjadi dalam kurun waktu 2009-2040, sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lainnya di Indonesia.
Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan beberapa produsen dan penyedia LNG di luar negeri, di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat.
Karen secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan CCL, tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Karen juga tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero.
Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah, tidak dilakukan sama sekali. Sehingga, tindakan Karen tersebut tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari Pemerintah saat itu.