?Ç£Pada Semester I 2023 ada 2.707 laporan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, kemudian BUMN dan BUMD,?Ç¥ kata Johanis Tanak Wakil Ketua KPK dilansir
Antara
pada Selasa (15/8/2023).
KPK menerima laporan tersebut dari KPK
whistle blowing system
(KWS), langsung atau demonstrasi,
, media sosial, SMS, surat atau fax, maupun telepon.
Johanis Tanak menyebutkan, daerah dengan laporan terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 359 laporan. Lalu Jawa Barat (Jabar) dengan 266 laporan.
KPK juga menerima 213 laporan di Jawa Timur (Jatim). Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak ketiga di Indonesia.
Selanjutnya ada Sumatera Utara (Sumut) dengan 202 laporan, dan Jawa Tengah (Jateng) dengan 135 laporan. Johanis menegaskan, seluruh laporan itu telah dipelajari dan ditindaklanjuti.
Laporan yang memenuhi syarat akan dilanjutkan proses hukumnya. Sedangkan laporan yang belum penuhi syarat akan diarsipkan dan bisa dilanjutkan proses hukumnya apabila ada perkembangan.