Ketua PGRI Kota Denpasar, Drs. I Ketut Suarya, M.Pd., menyatakan bahwa PGRI adalah organisasi independen. Ia mengingatkan baik guru ASN maupun guru swasta agar tidak terlibat dalam penghasutan atau memobilisasi massa untuk mendukung calon tertentu. Menurutnya, guru lebih baik mengampanyekan hal positif, seperti mengajak masyarakat menggunakan hak pilih dan melawan hoaks.
Suarya juga mengusulkan agar kampanye di sekolah diatur dengan jelas. Alasannya, banyak siswa kelas XII yang sudah menjadi pemilih pemula dan perlu mendapat edukasi politik serta gagasan dari para calon pemimpin, namun harus dilakukan dengan aturan yang tepat agar sekolah tidak menjadi ajang politik praktis.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mendukung ajakan tersebut. Ia menekankan bahwa guru harus taat regulasi dan menjadi teladan dalam menjaga netralitas. Berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya, guru di Denpasar dinilai sudah cukup disiplin sehingga sering dipercaya membantu KPPS dan petugas TPS di masyarakat.
Hal senada diungkapkan Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar, Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M., yang mengingatkan agar suasana kampanye yang memanas tidak memprovokasi guru. Ia juga mengimbau agar janji-janji politik yang ditujukan kepada guru, misalnya soal kenaikan gaji, disikapi dengan bijak.
Ketua PGRI Bali, Komang Artha Saputra, M.Pd., menegaskan bahwa PGRI tetap independen dan tidak mengintervensi pilihan politik guru. Ia juga menyampaikan bahwa PGRI Bali telah menyiapkan tim advokasi jika ada laporan pelanggaran aturan oleh guru.
Terkait ide kampanye masuk sekolah, Komang menilai hal itu perlu diatur dengan baik agar sekolah tidak dimanfaatkan oleh calon tertentu dan tetap menjadi tempat pendidikan yang netral.
Sumber asli: https://www.balipost.com/news/2023/11/28/375502/Masa-Kampanye-Dimulai,Netralitas-Guru...html