Mendagri Tegaskan Copot Kepala Daerah Tak Mampu Atasi?áInflasi

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi di wilayahnya akan dicopot dan digantikan oleh penjabat (Pj). Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 6 November 2023. Tito mengungkapkan bahwa instruksi ini berasal dari Presiden Joko Widodo, yang menekankan pentingnya kinerja kepala daerah dalam menangani inflasi.

Tito menyatakan bahwa ia telah beberapa kali mengganti kepala daerah yang tidak berhasil menangani masalah inflasi, dan ia berkomitmen untuk terus melaksanakan kebijakan ini. "Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu," tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa komoditas beras menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi tahunan yang tercatat sebesar 2,56 persen pada Oktober 2023. Tingkat inflasi tahunan ini menunjukkan peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.

Data BPS juga menunjukkan bahwa seluruh kota mengalami inflasi tahunan, dengan 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, yang mencapai 5,43 persen, dengan penyumbang inflasi utama adalah tarif angkutan udara, ikan segar, beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras.

Kota-kota lain dengan inflasi tinggi termasuk Sumenep (5,29 persen), Merauke (4,89 persen), Luwuk (4,25 persen), Kotabaru (4,12 persen), dan Maumere (4,07 persen). Sementara itu, kota dengan inflasi terendah adalah Jayapura, yang mencatat inflasi sebesar 1,43 persen.

Sumber asli: https://www.balipost.com/news/2023/11/06/372053/Mendagri-Tegaskan-Copot-Kepala-Daerah...html