Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi bonus demografi adalah dengan mengedepankan prinsip Indonesia Centris, yang memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah mencegah terjadinya migrasi otak atau "brain drain" di daerah, khususnya di desa-desa.
Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Sarasehan Nasional 2023 bertajuk "Langkah Berkelanjutan: Aksi Nyata Kolaborasi Mendorong Masa Depan Kesehatan, Energi, dan Lingkungan Hidup Indonesia", yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB University, di Auditorium Andi Hakim Nasution, IPB University Bogor, pada Kamis (23/11/2023).
Menurut Menko PMK, potensi anak-anak muda SDM usia produktif harus dimaksimalkan di daerahnya agar dapat memajukan daerah dengan baik. Ia menegaskan bahwa jika migrasi otak terjadi dan seluruh SDM dengan potensi unggul meninggalkan daerah tanpa kembali, maka cita-cita Indonesia Maju tidak akan tercapai.
Merujuk pada target SDGs, pertumbuhan ekonomi harus searah dengan ketersediaan lapangan kerja yang layak. "Kita perlu menjaga angka migrasi desa ke kota, selain dengan membuka kesempatan bagi para pemuda untuk mendapatkan pendidikan tertinggi, jenis pekerjaan permanen juga perlu dikembangkan di desa, tidak hanya sekadar padat karya. Desa menjadi ujung tombak dengan berbagai upaya agar tidak ada lagi pengangguran di perdesaan," ujar Menko Muhadjir.
Menko PMK menegaskan bahwa migrasi otak merupakan ancaman utama dalam upaya untuk mewujudkan Indonesia Maju. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus bisa menciptakan peluang di daerah yang dapat dimanfaatkan oleh para SDM usia produktif, sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan serta dapat memberikan peluang bagi generasi usia produktif untuk terserap di dunia kerja. Sehingga setiap persen angka pertumbuhan ekonomi mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja.
"Ancaman paling berbahaya dalam memeratakan Indonesia adalah brain draining. IPB perlu menginisiasi program vokasi yang cocok di daerah, terutama di wilayah seperti Papua. Karena yang kita khawatirkan, bila mereka berniat pergi, maka tidak akan kembali ke daerah, malah ke tempat lain dan tidak membesarkan daerah," ungkapnya.
Kemudian, Menko Muhadjir menyatakan bahwa pemerintah daerah juga perlu terlibat dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif dengan memanfaatkan dana desa dan program padat karya dana desa. Dalam jangka waktu panjang, diharapkan desa bisa mencapai ketahanan pangan, zero hunger, zero poverty, dan tidak ada pengangguran.
"Dana desa harus diupayakan untuk menyangga, menjadi barrier agar tidak terjadi arus angkatan kerja dari desa menuju kota, terutama yang muda," ucapnya.
Sebagai informasi, kegiatan Sarasehan Nasional IPB University dihadiri oleh Sekjen Dewan Energi Nasional RI Djoko Siswanto, Direktur Bio Energi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK Edi Nugroho Santoso, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University Deni Noviana, Dekan Pascasarjana IPB University Dodik R. Nurrochmat, Ketua Umum Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB University Very Surya Hendrawan, dan para civitas akademika mahasiswa pascasarjana IPB University. (*/ANO)
Sumber asli: https://surabayaonline.co/2023/11/24/menko-muhadjir-perguruan-tinggi-harus-cegah-brain-drain/