?Ç£Pekan lalu, saya bertemu Jokowi Presiden dan Presiden setuju rencana menghapus kredit UMKM yang macet di perbankan,?Ç¥ kata Teten Masduki MenKopUKM dilansir
Antara
pada Rabu (9/8/2023).
Teten menambahkan, penghapusan kredit macet tersebut hingga mencapai Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, kredit maksimal yang dihapus adalah Rp500 juta, terutama bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).
?Ç£Meski begitu, tidak semua kredit UMKM yang macet akan dihapus. Akan ada penilaian mendalam, macetnya itu seperti apa dan karena apa. Tentunya, hal itu tidak berlaku bila mengandung unsur pidana atau
moral hazard
,?Ç¥ terangnya.
Langkah strategis tersebut, sambungnya, sekarang terus berjalan dengan mematangkan peraturan yang akan memayunginya.
Teten menegaskan amanat UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yakni penghapusan tagihan kredit macet bagi UMKM perlu segera dilaksanakan, agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di tahun 2024.
?Ç£Prediksi Bappenas tahun 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di tahun 2024,?Ç¥ ucapnya.
Sementara itu pada rapat koordinasi pembahasan penghapusan piutang macet UMKM dengan bank Himbara, Pegadaian, PNM dan lembaga penjamin/asuransi pada Mei lalu, sudah tersusun format data kredit UMKM yang sudah ada dan kriteria kredit yang diusulkan untuk dihapuskan. Terdapat data KUR dan non-KUR yang
ter-cut off
per 2015.
Teten menyampaikan ada beberapa aspek syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih. Aspek syarat pertama, piutang macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN.