Ali Affandi, Juru Bicara dari Partai Kebangkitan Bangsa, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu meningkatkan standar profesional dan produktivitas kerja melalui inovasi dengan fokus pada tujuh bidang prioritas dalam RAPBD 2024, yaitu infrastruktur, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan politik. "RAPBD Bupati Lamongan Tahun 2024 merupakan alat perencanaan keuangan dalam rangka pencapaian pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya di hadapan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.
Affandi juga menyoroti pentingnya realisasi sektor infrastruktur, terutama jalan yang masih mengalami kerusakan. Hal ini dianggap penting untuk menunjang kelancaran kegiatan masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra, Imam Fadli, mengungkapkan kekhawatiran mengenai fluktuasi pendapatan daerah yang stagnan. Ia menekankan perlunya perhitungan yang cermat dan realistis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyesuaian dengan kemampuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mencapai efek maksimal. Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan dapat mengadopsi lima langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah, termasuk memperkuat pengumpulan pajak daerah.
Juru Bicara FPNRI, Naim, berharap pendapatan pada tahun anggaran 2024 dapat mencapai Rp3,450 triliun, meningkat sebesar 6,6% dibandingkan prakiraan APBD murni tahun fiskal 2023. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah stimulus untuk mendukung reformasi struktural dan pengembangan ekonomi kreatif.
Nor Fathonah, Juru Bicara Partai Demokrat, menyampaikan pandangan mengenai keberlangsungan pembangunan RSUD Brown East. Ia menuntut agar proses pengalihan kepemilikan tanah Perhutani menjadi aset Lamongan segera diselesaikan untuk menghindari masalah di kemudian hari. "Kami mengapresiasi pelayanan medis yang maksimal, terutama di RSUD di Komunitas Pantura, dan menuntut agar semua proses segera diselesaikan," ujarnya.
Fathonah juga mengingatkan pentingnya kebijakan di sektor pendidikan, khususnya mengenai penggabungan atau merger sekolah-sekolah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan di Lamongan.
Sumber asli: https://radarbangsa.co.id/paripurna-tujuh-fraksi-dprd-lamongan-tanggapi-rapbd-2024/