Menurut Muhadjir, pelayanan kesehatan di Pulau Jawa sudah cukup baik, tetapi di luar Jawa, terutama di kawasan timur seperti Papua, masih jauh dari kata layak. Hal itu disampaikannya dalam Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat dan STBM (Sanitasi Berbasis Masyarakat) Tahun 2023 di Hotel Kempinski Jakarta pada Selasa malam, 28 November 2023.
Ia menekankan, pemerataan layanan kesehatan harus direncanakan dengan serius dan Indonesia harus dilihat secara utuh, termasuk daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau. Transformasi pelayanan kesehatan, termasuk pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence, diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses layanan kesehatan yang layak. “Tidak mungkin kita menangani kesehatan di Papua seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, di Pulau Kangean Madura sama dengan penanganan di Jakarta. Dibutuhkan teknologi termasuk Artificial Intelligence,” tegasnya.
Muhadjir menambahkan, pemerataan layanan kesehatan selaras dengan visi Presiden untuk menghapus pola pembangunan yang terlalu “Jawasentris”. Ia juga mengingatkan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren, yang berarti tanggung jawabnya dibagi antara pusat dan daerah. “Anggaran kesehatan itu sebagian besar di daerah, tidak di pusat. Maka tanggung jawab kesehatan itu lebih banyak di daerah Provinsi, Kabupaten, Kota daripada di pusat,” jelasnya.
Acara tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, serta perwakilan daerah penerima penghargaan.
Pada kesempatan itu, Menko PMK menyerahkan penghargaan kepada enam provinsi sebagai Tim Pembina Terbaik Kabupaten/Kota Sehat (KKS), yaitu DIY, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Penghargaan juga diberikan kepada Sulawesi Selatan untuk percepatan 100 persen stop buang air besar sembarangan.
Selain itu, 136 kabupaten/kota menerima penghargaan KKS 2023: 27 kategori Swasti Saba Wistara, 34 kategori Wiwerda, dan 75 kategori Padapa. Penghargaan STBM juga diberikan kepada 33 kabupaten/kota, terdiri dari 20 kategori Pratama, 9 Madya, dan 4 Paripurna.
Muhadjir mengapresiasi kesungguhan pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan. Ia berharap penghargaan ini memotivasi daerah lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.
Sumber asli: https://surabayaonline.co/2023/11/29/pelayanan-kesehatan-belum-merata-menko-muhadjir-percuma-nkri-harga-mati/