Aswin membantah bahwa kondisi ini akibat pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan menilai penyebab utamanya adalah gagalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang per September 2024 baru mencapai 1,16%. Program Smart PAD juga dianggap gagal, bahkan peralatannya disebut telah ditarik dari objek pajak.
Ia juga menyoroti pengelolaan buruk terhadap objek PAD potensial, seperti Rumah Sakit Internasional Takalar dan RSUD Padjonga Daeng Ngalle, yang disebut terancam diturunkan kelasnya oleh BPJS. Kritik ini muncul menyusul pernyataan calon bupati Muhammad Firdaus yang menyamakan kondisi pemerintahan Takalar dengan perusahaan di ambang kebangkrutan.