Surabaya – Pada hari Selasa sore, 14 November 2023, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) melalui penerusan kerjasama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Acara ini bertempat di Gedung Barat Balai Pemuda, Kota Surabaya, dan bertujuan untuk pemenuhan konvensi hak-hak anak.
Sebelum penandatanganan dokumen kerjasama, pihak UNICEF memperkenalkan program CFCI (Child Friendly Cities Initiative) yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi hak anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
Perwakilan Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, & Olahraga (KPAPO) Bappenas, Ir. Yosi Diani Tresna, menyampaikan apresiasi atas kerjasama Pemkot Surabaya dengan UNICEF. Ia berharap kerjasama ini dapat menciptakan suasana nyaman berstandar internasional untuk anak-anak, khususnya dalam peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. "Kami berterima kasih kepada UNICEF Indonesia dan Bappenas yang telah memberikan dukungan kepada Pemkot Surabaya dalam mewujudkan visi kami sebagai Kota Layak Anak," kata Yosi.
Usai penandatanganan dokumen RKT, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menekankan bahwa ini bukan sekadar penandatanganan kerjasama, tetapi juga sebagai evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada anak-anak. "Baru saja sudah dilakukan penandatanganan RKT dengan UNICEF. Tapi saya merasa ini bukan hanya sekedar dalam tujuan kerjasama, tetapi juga sebagai evaluasi untuk terus melakukan peningkatan khususnya untuk anak-anak," ujarnya.
Eri juga menyebutkan bahwa momen ini bertepatan dengan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, yang menjadi prestasi bagi warga Surabaya. "Ini prestasi untuk warga Surabaya, tetapi kami tidak akan berhenti di sini. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan dievaluasi untuk fasilitasi anak-anak di Surabaya," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eri mengungkapkan keprihatinan terhadap kasus-kasus yang terjadi di kalangan anak-anak, termasuk insiden pembakaran rumah. Ia menjelaskan bahwa pihak Pemkot Surabaya telah melakukan survei dan kunjungan terhadap anak-anak yang mengalami gangguan mental, namun sering kali tidak berhasil karena keluarga tidak mengizinkan mereka untuk ditempatkan di panti asuhan.
"Pilihannya ada dua, apakah mereka mau di Lipinsos (Lingkungan Pondok Sosial) atau di rumah-rumah yang sudah kita sediakan untuk lansia. Namun, mereka tidak mau karena itu adalah rumah mereka," jelas Eri.
Eri menekankan pentingnya rasa kemanusiaan dan gotong royong dalam penanganan masalah sosial di masyarakat. "Maksudnya pemerintah ya bagus, ditarik. Tapi mereka tidak mau karena rumah itu adalah rumah mereka. Sehingga terbentuk rasa kemanusiaan dan gotong royong," pungkasnya.
Sumber asli: https://surabayaonline.co/2023/11/15/pemkot-surabaya-tandatangani-rkt-unicef-eri-ini-jadi-bahan-evaluasi-baru/