Topik utama dalam rapat tersebut adalah percepatan penyelesaian hunian tetap (Huntap) di Tondo 2A Kota Palu dan Lende Ntovea 3 Kabupaten Donggala. Permasalahan di Tondo 2A, yang memiliki 1.055 unit, terkait dengan lahan untuk 165 unit yang statusnya sudah clean-and-clear, namun masih terdapat klaim dari masyarakat. Kementerian PUPR telah mencari solusi dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia, sehingga tersisa 67 unit yang belum dibangun.
Sementara itu, permasalahan di Lende Ntovea 3 berkaitan dengan akses menuju lokasi lahan hunian tetap. Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa, menyatakan akan segera melakukan perbaikan akses jalan yang longsor. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnigo Tarigan, berharap penyelesaian Lende Ntovea 3 dapat dilaksanakan dalam waktu dekat setelah perbaikan akses jalan.
Progres pembangunan ditargetkan selesai pada akhir tahun, termasuk penyelesaian air bersih dan listrik. M. Sadly Lesnusa juga berharap permasalahan di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu terkait percepatan pembangunan hunian tetap segera mendapatkan solusi terbaik. Ia memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mengatensi perhatian Presiden terhadap daerah Sulteng yang telah lima tahun mengalami bencana.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas kendala terkait lahan yang dihadapi, termasuk klaim tanah dari masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hukum. Beberapa pihak terkait, termasuk Kepala BPBD Sulteng, Kepala BPBD Donggala, dan Kepala BPBD Kota Palu, turut hadir dalam kesempatan ini.