Ketidaktepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga penerima manfaat yang sumber dananya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023 ini, menjadi permasalahan paling utama yang disoroti dalam rapat tersebut.
Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan Anshori, yang memimpin acara hearing, mengonfirmasi bahwa hasil pemaparan dari OPD menunjukkan rendahnya serapan atau realisasi anggaran DBHCHT di OPD.
Menurutnya, mayoritas anggaran masih dalam tahap pengadaan. Anshori pun meminta kepala OPD yang hadir untuk meningkatkan kinerja mereka agar anggaran tersebut dapat terserap dengan cepat, sehingga tidak terjadi penumpukan dana di akhir tahun.
Dalam hal pendataan dan mekanisme penyaluran BLT DBHCHT, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra Lamongan itu mengungkapkan, adanya ketidaksesuaian data penerima dengan aturan yang berlaku.
?Ç£Contohnya, ada penerima yang tidak termasuk dalam kategori buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok, namun mereka menerima BLT DBHCHT. Di sisi lain, buruh tani tembakau yang seharusnya memenuhi syarat justru tidak mendapatkan bantuan tersebut,?Ç¥ ungkapnya.