Laporan oleh Billy Patoppoi
Sabtu, 7 Oktober 2023 | 13:05 WIB
Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menyatakan bahwa tujuan pemilihan umum (pemilu) seharusnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, bukan hanya untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
"Tujuan pemilu bukan hanya agar kita memiliki presiden atau anggota legislatif terpilih, namun bagaimana agar presiden dan anggota legislatif dapat bekerja secara efektif untuk mewujudkan keadilan sosial," ujar Khoirunnisa dalam forum diskusi Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) di Jakarta, pada Jumat malam, 6 Oktober 2023.
Dilansir dari Antara, Khoirunnisa menyoroti bahwa pembahasan dalam perumusan berbagai aturan pemilu cenderung fokus pada prosedur pelaksanaannya, bukan pada esensi dan tujuan pelaksanaan pemilu. "Mereka fokus pada sistem dan komponen pemilu apakah yang dapat memberikan keuntungan politik bagi mereka, apakah sistem proporsional tertutup atau terbuka, dan semacamnya," ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan demokrasi dalam partai politik saat menentukan bakal calon presiden, gubernur, bupati, dan walikota yang mereka usung. "Tapi apa indikatornya? Kita tidak memiliki indikator tersebut untuk menilai apakah proses itu berlangsung transparan dan demokratis atau tidak," tambahnya.
Khoirunnisa menjelaskan bahwa partai politik sering kali mengklaim bahwa pertimbangan dalam memilih bakal calon sudah dibicarakan secara internal, namun tidak ada kejelasan mengenai proses tersebut.
Terkait partisipasi kaum muda dalam proses politik, Khoirunnisa menyatakan bahwa tingginya biaya politik dan syarat pendirian partai politik yang rumit menjadi penghalang. "Untuk bisa mendirikan partai politik, kita harus memiliki setidaknya satu kantor cabang di setiap provinsi, tentunya hal ini memerlukan biaya operasional yang tinggi," katanya.
Ia juga menyoroti bahwa syarat untuk mendaftar sebagai peserta pemilu pun sulit dan mahal, serta adanya ambang batas parlemen sebesar empat persen yang menyulitkan partai baru untuk mendapatkan kursi di parlemen. "Jadi, sulit bagi kalangan muda untuk berpartisipasi menjadi peserta pemilu," ujarnya.
Forum diskusi IYDF bertajuk "Protecting Democracy in the 21st Century: The Role of the Youth" ini merupakan penutup dari rangkaian program IYDF yang digelar oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia. IYDF diikuti oleh 20 pemuda dari seluruh penjuru Indonesia untuk melakukan dialog dengan lembaga dan organisasi masyarakat dalam merumuskan pernyataan bersama yang berisi rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. (ant/bil/ipg)
Sumber asli: https://www.suarasurabaya.net/politik/2023/perludem-keadilan-sosial-seharusnya-jadi-tujuan-pemilu/