Makassar masuk kategori zona rawan konflik pada Pilwalkot 2024 yang akan berlangsung 27 November mendatang.
Pengawasan terhadap netralitas TNI-Polri sangat penting karena potensi pelanggaran tinggi, mengacu pada Pilkada 2020 yang mencatat 2.304 kasus pelanggaran di 270 daerah. Pilkada 2024 akan digelar di 548 daerah, sehingga risiko meningkat.
Terdapat isu bahwa salah satu pasangan calon berupaya mencari dukungan TNI-Polri untuk memenangkan Pilwalkot.
Pengamat politik Dr. Hasrullah menegaskan pentingnya netralitas aparat yang telah diatur dalam UU TNI No.34 Tahun 2004 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000.
Ia mengingatkan bahwa netralitas adalah konsekuensi profesi abdi negara, serta bagian dari menjaga kehormatan TNI dan Polri.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menekankan bahwa netralitas adalah kehendak rakyat dan bentuk komitmen tidak terlibat politik praktis.
Dr. Hasrullah menyarankan agar dibuat posko pengaduan netralitas aparat untuk mencegah konflik dan menjaga proses demokrasi tetap damai dan bersih.