Luas pengelolaan KTH Bali Barat mencapai 37 ribu hektar, dan Pemerintah Kabupaten Jembrana mendukung pengelolaan ini melalui SK Bupati untuk membangun kolaborasi lintas sektor. KPH Bali Barat telah berhasil melaksanakan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari sektor hasil hutan bukan kayu selama dua tahun berturut-turut dan dinobatkan sebagai KPH efektif versi kementerian dalam negeri dan KLHK dengan capaian outcome tertinggi nasional pada tahun 2023.
Dalam acara tersebut, Pj Gubernur menekankan pentingnya keberadaan hutan sebagai daerah serapan air dan pengurang emisi karbon, serta untuk kesejahteraan masyarakat. Ia juga berjanji akan memfasilitasi penyediaan bibit unggul untuk meningkatkan hasil dan nilai jual produk bagi petani hutan.
Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur atas kehadirannya dan berharap agar aktivitas KTH dapat terus dipertahankan. Ia menekankan pentingnya peran KTH sebagai pelindung dan penjaga hutan, serta mengingatkan agar hutan tidak tercemar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sumber asli: https://www.balipost.com/news/2023/11/19/374237/PJ-Gubernur-Bali-ke-KPH...html