Pj. Gubernur Ikuti Panen Raya di Atas Areal Sawah Sekira 564 Hektare yang Terletak di Konsel

Wilayah
Sulawesi Tenggara
Kategori
Terkini
Penulis
Kendariinfo
Tanggal
2023-11-18
Views
727
KONAWE SELATAN - Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengikuti panen raya padi di areal persawahan seluas sekitar 564 hektare di Desa Masagena, Kecamatan Konda, Konawe Selatan, pada Sabtu, 18 November 2023. Dalam acara tersebut, Andap menyatakan bahwa panen raya yang dikelola oleh 53 kelompok tani tersebut menghasilkan gabah sekitar 2.000 ton.

"Provitas (produktivitas tanaman) hasil panen di Kecamatan Konda ini rata-rata 5,1 ton per hektare. Jadi apabila kita hitung, panen raya di tempat ini dapat menghasilkan 2.876,4 ton," katanya. Menurutnya, hasil panen tersebut sangat berarti bagi pemenuhan pangan di Provinsi Sultra, terutama di tengah dampak El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan.

Andap mengucapkan terima kasih kepada para petani yang berhasil mempertahankan lahan mereka agar tetap berproduksi meskipun menghadapi tantangan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan produktivitas pertanian di Sultra, yang tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab para petani.

"Saya instruksikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pada program yang mendukung sektor pertanian, baik untuk peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya, maupun untuk produktivitas lahannya," tambahnya.

Untuk mengatasi tingginya harga beras akibat kurangnya hasil produksi, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk membangun industri penggilingan padi. "Pemerintah provinsi juga akan berupaya untuk membangun industri penggilingan padi Modern Rice Milling Plant dan merumuskan subsidi harga guna menjamin harga beli dari petani," pungkasnya.

Sumber asli: https://kendariinfo.com/pj-gubernur-ikuti-panen-raya-di-atas-areal-sawah-sekira-564-hektare-yang-terletak-di-konsel/

Tags: pemerintah harga petani membangun provinsi