Para pendemo menuntut agar program KURMA dihentikan, dengan alasan bahwa dana bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan politik pribadi dan partai tertentu. Mereka mengungkapkan bahwa total anggaran untuk program KURMA tahun 2023 mencapai Rp 21 miliar, yang dianggap rawan diselewengkan menjelang pemilu 2024.
Koordinator aksi, Nanang Haromain, menekankan bahwa pemanfaatan program daerah untuk kepentingan pribadi mencederai keadilan dan masyarakat Sidoarjo. Mereka juga meminta Kejaksaan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap program-program daerah agar tidak disalahgunakan.
Sumber asli: https://radarbangsa.co.id/program-kurma-di-sidoarjo-jadi-komoditas-politik-bupati-harus-bertindak/