Khofifah menyebutkan beberapa tugas pembangunan di Jawa Timur yang dianggap sebagai sektor pokok yang harus didahulukan, termasuk pemulihan ekonomi daerah melalui kebijakan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan serta pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pertumbuhan produktif di berbagai wilayah, serta pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian lapangan kerja, penanganan stunting (gizi buruk), dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dalam pantauan Surabayaonline, Khofifah mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan. "Kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun secara signifikan. Jadi kita (Jawa Timur) berada di posisi di bawah rata-rata nasional. Pada bulan Maret kemarin, data yang dirilis pada 9 November menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Jawa Timur per-Maret 2023 tercatat 0,82%, sementara nasional 1,12%. Ini adalah hasil kerja keras kita semua serta dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur," ungkap Khofifah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, juga menyatakan optimisme atas penandatanganan RAPBD 2024. "Semuanya sudah berjalan baik, semuanya sudah memenuhi aspirasi dan masukan semua fraksi," kata Adhy.
Adhy mengungkapkan bahwa jumlah anggaran pendapatan, rencana belanja, defisit, dan rencana pembiayaan dalam dokumen RAPBD 2024 mencapai Rp 1,856 triliun. "Kita punya postur untuk anggaran pendapatan sebesar Rp 1,4 triliun. Belanja daerahnya Rp 33,2 triliun. Ini ada defisit Rp 1,8 triliun, tapi kita sudah punya rencana pembiayaan Rp 1,856 triliun, kemudian ada pengeluaran pembiayaan Rp 9,1 triliun dan biaya neto Rp 1,846 triliun," ungkap Adhy.
Dari keseluruhan angka yang telah diungkapkan, Adhy menambahkan bahwa dokumen tersebut telah diperhitungkan termasuk untuk Pilkada serentak, kenaikan gaji pegawai sebesar 8%, dan bantuan lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa dalam dokumen RAPBD terdapat beberapa sektor pokok masyarakat yang difokuskan pembiayaannya untuk pelayanan publik, dengan prioritas utama pada pendidikan dan kesehatan.
"Tentu prioritas utama pendidikan. Pendidikan yang 20% dan jika dilihat itu bisa mencapai 26,7%. Kemudian dari kesehatan yang 4,10% ditambah menjadi 15%. Paket kami ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang saat ini 0,8%, dan mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa turun lagi menjadi 0,6% atau 0,5%," jelasnya.
Adhy juga menambahkan bahwa anggaran untuk bencana telah disiapkan untuk musim hujan dan dialokasikan hingga bulan April, serta diperkuat dengan Belanja Tidak Terduga (BTT). Terkait penduduk miskin yang tidak terdata, Adhy menyatakan perlunya tim untuk memastikan keberadaan dan kebenaran status ekonomi mereka.
"Kalau itu memang terjadi persoalan data, kita menunggu data Regsosek yang sensus agar semua itu terlihat siapa yang masuk dalam kategori tersebut. Jadi persoalan ini hanya masalah data," tutupnya.
Sumber asli: https://surabayaonline.co/2023/11/16/rapbd-2024-disahkan-sekda-jatim-optimis-semua-akan-berjalan-mulus/