Hal ini disampaikan Tubagus saat menyampaikan materi dalam acaraTraining of Trainers(TOT) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dengan tema Peningkatan Tata Kelola Pertambangan dan Hilirisasi Nikel Untuk Pembangunan Nasional hari ini.
Harga bijih yang lebih kompetitif akan mendorong pelaku usaha pemurnian untuk meningkatkan efisiensinya agar dapat menyerap bijih nikel berkadar lebih rendah (harga lebih ekonomis), katanya dalam TOT APNI, Hotel Sahid, Jakarta, diikuti nikel.co.id, Senin, (15/5/2023).
Menurutnya, kebijakan alternatif terkait pembatasan Rencana Produksi Bijih dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilatarbelakangi semenjak penerapan larangan ekspor bijih mentah di tahun 2020, dan hal ini menyebabkan terjadinya praktek kartel harga bijih oleh pelaku usaha pemurnian. Karena saat itu industri pemurnian belum banyak yang terbangun dan beroperasi, demand untuk bijih menjadi rendah, sementara pelaku usaha pertambangan sudah tidak bisa melakukan ekspor.
Akibatnya, daya tawar pelaku usaha pertambangan menjadi sangat rendah. Sehingga harga cenderung didikte oleh pelaku usaha pemurnian, sekalipun pemerintah telah menerbitkan regulasi tentang Harga Patokan Mineral, jelasnya.
Sumber asli: https://nikel.co.id/2023/05/15/rencana-pemerintah-batasi-produksi-bijih-nikel-akan-membuat-harga-nikel-ekonomis/