Saatnya Bali Memiliki Otoritas Khusus Pariwisata Bali

Merebaknya berbagai persoalan yg dihadapi Bali mulai dari berbagai kejadian atau isu terkini antara lain terkait pelanggaran dan penodaan kekhusyukan saat hari Nyepi, wisatawan mancanegara berperilaku tidak patut seperti overstay, berbisnis ilegal, Visa on arrival ( VoA) yang kebablasan hingga adanya Kampung Wisatawan Asing eksklusif tak berizin di Ubud, kemacetan, sampah, perang tarif hotel, hingga wisatawan murahan.

Situasi ini viral dan telah membuat semua kalangan lokal, nasional maupun global ikut memberikan reaksi kontroversial sehingga membuat kegaduhan dan kecaman yang tidak kecil. Pengelolaan dan penanganan Pariwisata Bali secara terpadu di tingkat provinsi berbasis Nangun Sad Kerthi Loka Bali dianggap gagal dan divonis sebagai slogan semata.

Keputusan dan sikap pemerintah berdasarkan hasil FGD yg diselenggarakan Kementerian Pariwisata beberapa waktu silam telah mengecewakan dan sangat disayangkan sekali oleh berbagai kalangan mengingat berbagai peluang, kesempatan dan waktunya yang dianggap sudah saatnya dan sangat tepat bagi Bali untuk mendapatkan kewenangan atau memiliki ?Ç£Otoritas Khusus Pariwisata Bali (OKPB),?Ç¥ yang dianggap strategis.

Sumber asli: https://www.balipost.com/news/2023/03/27/330278/Saatnya-Bali-Memiliki-Otoritas-Khusus...html