Wamendagri mendorong pemerintah daerah untuk segera menandatangani NPHD agar kebutuhan anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 dapat terpenuhi. Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran yang menegaskan bahwa alokasi anggaran Pilkada 2024 akan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024, dengan 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.
Namun, banyak daerah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, yang belum menandatangani NPHD. Data per 20 November 2023 menunjukkan bahwa 8 kabupaten di Sulawesi Tengah belum menandatangani NPHD dengan KPUD, dan 13 kabupaten/kota belum menandatangani dengan Bawaslu. Wamendagri meminta pemerintah provinsi untuk segera mengundang bupati/wali kota untuk menyelesaikan penandatanganan ini.
Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Barat, 4 kabupaten belum menandatangani NPHD dengan KPUD dan 6 dengan Bawaslu. Di Sulawesi Utara, 13 daerah belum menandatangani dengan KPUD dan 15 dengan Bawaslu. Wamendagri mengapresiasi Gorontalo yang telah menyelesaikan NPHD dengan KPUD dan Bawaslu, meskipun pengamanan masih perlu didiskusikan dengan TNI dan Polri.
Sumber asli: https://www.satusulteng.com/sekda-irmayanti-ikuti-rakor-penandatangan-nphd-pilkada-secara-virtual/