Setelah ASN, Kini Giliran Pendamping PKH di Kolaka Utara Diduga Terbawa Arus Politik

Dugaan politisasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh pendamping PKH di Kabupaten Kolaka Utara, menyeruak dalam rapat paripurna DPRD Kolaka Utara dalam rangka persetujuan penetapan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rabu (27/9/2023).

Hal itu berawal dari pandangan Fraksi Karya Indonesia Raya yang meminta Dinas Sosial (Dinsos) meredam isu sosial terkait PKH yang terseret ke politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Sorotan fraksi gabungan Partai Golkar dan Gerindra ini disampaikan Anggota F-Demokrat, Baharuddin, yang didapuk membacakan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kolaka Utara dalam rapat paripurna.

Sumber asli: https://telisik.id/news/setelah-asn-kini-giliran-pendamping-pkh-di-kolaka-utara-diduga-terbawa-arus-politik