Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan iuran Tapera akan dievaluasi oleh kementerian terkait, khususnya Kementerian PUPR. Evaluasi diharapkan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PP Nomor 21 Tahun 2024 yang mewajibkan iuran Tapera sebesar 3% dari gaji, dengan rincian 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% oleh pekerja.
Namun, kebijakan ini mendapat penolakan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan serikat buruh, karena dianggap membebani pelaku usaha dan pekerja. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa program ini tumpang tindih dengan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari JHT BP Jamsostek, dan Apindo telah sejak lama menolak Tapera sejak UU No. 4 Tahun 2016 disahkan.
Sumber asli: https://republika.co.id/berita/se8c8e370/soal-iuran-tapera-airlangga-nanti-kita-lihat