Proses PPDB 2024 di Jawa Timur masih menyisakan masalah, terutama terkait sistem zonasi SMA/SMK. Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof. Warsono, menyatakan beberapa persoalan muncul karena:
Sebaran sekolah negeri yang tidak merata, sehingga beberapa kawasan padat penduduk tidak memiliki SMA/SMK.
Favoritisme orang tua terhadap sekolah tertentu, menyebabkan sekolah tertentu kewalahan menampung siswa.
Solusi yang disarankan:
Membangun SMA/SMK negeri baru di wilayah yang padat penduduk tapi belum ada sekolah.
Memberi insentif kepada sekolah swasta berkualitas agar siswa dari keluarga prasejahtera bisa diterima dengan biaya dibantu pemerintah, sehingga pemerataan akses pendidikan tercapai.
Warsono juga menekankan kendala anggaran untuk pembangunan sekolah baru dan sarana prasarana, karena sekolah negeri kini tidak boleh memungut biaya tambahan dari orang tua murid, kecuali melalui komite.