Tamsil ini mulai diberikan sejak tahun 2022 dengan nominal berbeda: Rp 1,5 juta per bulan untuk perbekel, Rp 500.000 untuk sekretaris desa, dan Rp 300.000 untuk Kaur, Kasi, dan kepala wilayah. Pencairan dilakukan setiap triwulan setelah desa mengajukan permohonan.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tamsil triwulan IV 2023 belum cair meski pengajuan sudah dilakukan. Penyebab pasti kemacetan ini belum diketahui, apakah karena pergantian Gubernur ke Penjabat Gubernur atau keterbatasan dana. Sumber juga tidak yakin apakah tamsil akan berlanjut di tahun 2024.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD-PPKB) Kabupaten Bangli, I Dewa Agung Putu Purnama, membenarkan bahwa tamsil triwulan IV 2023 belum cair, dan hal ini terjadi di seluruh Bali. Ia berharap tamsil tersebut bisa cair pada April mendatang, namun belum ada informasi mengenai kelanjutan pemberian tamsil di tahun 2024.
Sumber asli: https://www.balipost.com/news/2024/03/28/393823/Tak-Kunjung-Cair,Tamsil-dari...html