Todung mengumumkan bahwa TPN Ganjar-Mahfud akan segera membuka pos pengaduan untuk menerima laporan terkait ketidaknetralan aparat. Ia menegaskan pentingnya netralitas aparat dalam pemilu, dan jika laporan tidak ditanggapi, hal itu menunjukkan adanya ketidaknetralan yang jelas. Ia mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga integritas pemilu, karena mereka bertanggung jawab atas kelancaran proses pemilu.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan ketidaknetralan aparat dapat berujung pada sengketa pemilu dan mendelegitimasi hasil pemilu. Todung menekankan bahwa keterlibatan aparat untuk mendukung capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain akan merusak legitimasi pemilu.
Todung mengungkapkan keprihatinannya terhadap potensi terpecahnya masyarakat akibat ketidaknetralan ini, yang dapat mengakibatkan kemunduran bagi bangsa. Ia menegaskan bahwa proses pemilu harus bebas dari campur tangan pihak penguasa dan menyatakan kekecewaannya terhadap banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi.
Ia mencatat bahwa banyak baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan oleh aparat, sementara baliho pasangan Prabowo-Gibran dibiarkan. Todung menyebut ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, dan menekankan bahwa semua tindakan tersebut harus diawasi oleh masyarakat, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Todung menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa masyarakat sedang mengawasi pelaksanaan pemilu 2024 dan tidak boleh meremehkan reaksi serta respon masyarakat terhadap ketidaknetralan yang terjadi.