Husni Merza menyampaikan beberapa hal terkait peta jabatan, pelaksanaan birokrasi di daerah serta aplikasi yang tumpang tindih.
"Salah satu contoh aplikasi stunting, pusat punya aplikasi, provinsi punya satu aplikasi, mau tidak mau kabupaten juga harus punya aplikasi stunting," kata Husni saat kunker MenpanRB yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru.
"Sehingga data yang dihasilkan tidak singkron, kita berharap ada satu aplikasi saja, yang dibuat pusat sehingga ada persoalan di daerah mudah diketahui langsung oleh pusat," ujarnya.
Husni menyebutkan terkait sistem kepangkatan ASN jika sudah mencapai poin tertentu gred naik. "Sepertinya kita harus punya sistem, kalau di swasta seorang staf ketika sudah cukup poin grednya naik," sebut Husni Merza.
"Tapi kita dalam proses pengajuan kepangkatan agak lama nunggunya. Belum lagi kendala yang di hadapi birokrasinya pasif. Malah kadang-kadang pangkatnya sudah harus naik, karena tidak terdata dengan baik, akibatnya ia tertunda naik," paparnya.
Dikatakan Husni, mengulang apa yang disampaikan Menpan RB terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
"Tadi, Pak Menteri menyampaikan, tentang digitalisasi salah satu fokus dari reformasi birokrasi berdampak. Tiga lainnya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan percepatan prioritas aktual Presiden," jelasnya.
Selain itu, Menteri PAN-RB juga mendorong agar seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau, agar membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerahnya.
Sumber asli: https://www.datariau.com/detail/berita/wakil-bupati-siak-sampaikan-sejumlah-hal-saat-kunjungan-menpanrb-ke-riau