Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur dan DPRD Jawa Timur, dokumen pengesahan RAPBD 2024 resmi ditandatangani pada 15 November 2023. Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachach, menekankan pentingnya Penjabat (Pj) Gubernur yang akan terpilih untuk melanjutkan program konstitusi, terutama dalam bidang perekonomian, meskipun masa jabatan Gubernur Khofifah dan Wakilnya akan berakhir pada 31 Desember.
Anik menyatakan bahwa meskipun Jawa Timur telah menunjukkan kemajuan dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem, angka kemiskinan secara umum masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Ia juga menyoroti tingginya tingkat pengangguran terbuka yang perlu ditangani melalui program-program padat karya.
DPRD Jatim sedang merancang dan mengevaluasi peraturan daerah untuk perlindungan dan pemberdayaan UMKM, yang menyumbang 58% terhadap PDRB Jawa Timur. Anik mengungkapkan bahwa APBD harus segera direalisasikan pada Januari, termasuk anggaran sebesar 200 miliar untuk kredit lunak bagi UMKM.
Program Prokestra (Program Kesejahteraan Rakyat) dengan bunga 4% untuk pelaku UMKM juga telah diluncurkan, dengan batas pinjaman yang meningkat dari 10 juta menjadi 25 juta. Anik berharap dengan langkah-langkah ini, angka kemiskinan di Jawa Timur dapat turun di bawah rata-rata nasional dan pengangguran terbuka dapat berkurang.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap pasar online yang bermitra dengan pemerintah, mengingat penjualan online memiliki pendapatan dua kali lipat dibandingkan penjualan offline. Anik menutup dengan menyatakan bahwa program Milenial Job Center perlu dioptimalkan lebih lanjut.
Sumber asli: https://surabayaonline.co/2023/11/16/wakil-ketua-dprd-jatim-tanggapi-persoalan-pj-gubernur-hingga-evaluasi-pasar/