Wakil Ketua Komisi III H. Edi Haryanto Sindrang dari fraksi Partai Golkar mengusulkan agar pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah terkait APBD Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga APBD dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam membangun Inhil satu tahun ke depan.
"Kami siap mendukung pemerintah daerah agar rancangan ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin, apalagi kebijakan yang dibuat oleh Pj Bupati berkaitan dengan adanya revisi bersih-bersih APBD sejalan dengan semangat perbaikan Inhil ke depan," ungkap H. Edi Sindrang.
Ia menjelaskan bahwa selama ini pemerintah mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan rencana pembangunan akibat defisit anggaran, sehingga proses pembangunan di wilayah Indragiri Hilir sering mengalami hambatan.
"Kita bisa lihat beberapa tahun terakhir ini sering terjadi tunda bayar, sehingga proses pembangunan daerah menjadi terhambat," terang Edi Sindrang.
Ditambahkannya, semua hal ini terjadi akibat pemerintah daerah mengalami defisit keuangan yang disebabkan oleh pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan, sehingga tidak terjadi keseimbangan terhadap keuangan daerah itu sendiri.
"Kita tidak bisa menutup mata akan hal ini. Saya beri contoh, banyak perangkat desa mengeluhkan gaji mereka sering terlambat dibayar dengan alasan kas daerah lagi kosong. Semestinya untuk ke depan, hal seperti ini tidak perlu terulang kembali," pungkasnya.
Lebih lanjut, Edi Sindrang juga mengkritisi adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial agar segera diminimalisir, karena hal tersebut tidak memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah itu sendiri.
Sebagai wakil rakyat, Edi Sindrang berharap ke depan hal tersebut dapat direalisasikan oleh Pj Bupati yang baru dilantik, sehingga ada perubahan ke arah yang lebih baik, terutama terhadap rancangan yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah bersama legislatif sebagai kunci penentu keberhasilan arah pembangunan Inhil satu tahun ke depan.
Penulis: Fitra Andriyan